KABARPAKUAN.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Sumedang, Rabu (12/8/2026). Kunjungan ini berfokus pada evaluasi transformasi digital tata kelola pemerintahan, efisiensi penyaluran perlindungan sosial (perlinsos), hingga efektivitas integrasi layanan publik di daerah.
Kehadiran MenPAN-RB disambut oleh Bupati Sumedang beserta jajaran pimpinan daerah. Agenda pemantauan mencakup sejumlah titik vital, mulai dari Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), pelaksanaan verifikasi digital data perlinsos di Desa Mekarjaya, Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga Sekolah Rakyat Terintegrasi Sumedang.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komite Komisi Digital, Rini menegaskan pentingnya akurasi pendataan berbasis sistem terintegrasi guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Penerapan platform digital di Desa Mekarjaya membuktikan bahwa mekanisme verifikasi kelayakan penerima manfaat kini berlangsung jauh lebih transparan dan presisi.
“Langkah digitalisasi ini memangkas birokrasi penyaluran bantuan sosial secara signifikan dari yang sebelumnya membutuhkan lebih dari tujuh tahapan, kini disederhanakan menjadi tiga langkah saja,” ujar Rini.
Ia memaparkan, pembaruan data yang dahulu memakan waktu hingga berbulan-bulan kini dapat dituntaskan dalam waktu kurang dari lima menit. Kecepatan ini terwujud berkat interoperabilitas data yang bersih dan terpercaya. Sistem tersebut juga menyediakan evidence kelayakan yang valid serta kanal sanggahan bagi masyarakat.
Sukses diawali di 43 kabupaten/kota percontohan, pemanfaatan sistem perlinsos terintegrasi ini dijadwalkan masuk tahap uji coba ke 100 daerah lainnya. Di Sumedang, sistem perlinsos bahkan telah terhubung langsung dengan ekosistem layanan daerah.
Penerapan Omnichannel dan Penjaminan Keamanan Data
Di Mal Pelayanan Publik Sumedang, Rini menekankan bahwa teknologi merupakan instrumen utama untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kempan-RB terus mendorong pendekatan omnichannel menggabungkan layanan digital, anjungan mandiri, hingga pemenuhan tatap muka (face-to-face) serta program jemput bola ke wilayah terpencil.
Terkait isu kerentanan informasi, MenPAN-RB menjamin keamanan data masyarakat dalam sistem terpadu tersebut telah diproteksi ketat melalui kolaborasi lintas instansi.
“Aspek data security dikawal langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi bagian dari Komite Percepatan Layanan Digital Pemerintah,” jelasnya.
Penguatan Integritas dan Pengabdian ASN
Di akhir kunjungannya, Rini mengingatkan bahwa esensi reformasi birokrasi bukan sekadar kecanggihan teknologi, melainkan hadirnya pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan humanis. Menanggapi catatan publik mengenai mutu pelayanan kesehatan, ia menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengedepankan etika pengabdian.
“Sebagai ASN, tugas utama kita adalah melayani masyarakat dengan hati. Integritas harus berjalan dua arah, baik dari aparatur pemberi layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan,” pungkasnya.
Inovasi digital yang dirintis Kabupaten Sumedang kini telah direplikasi oleh lebih dari 50 kabupaten/kota di Indonesia, menjadikannya percontohan nasional dalam akselerasi reformasi birokrasi modern.***